OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Islam dan Pluralisme, Antara Cita dan Fakta

[print_link]

Forum Muda Paramadina bekerjasama dengan Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), Rabu (24/01/2007) lalu, menyelenggarakan Seminar Sehari Islam dan Pluralisme, bertempat di Aula Yayasan Paramadina. Seminar yang didasarkan atas buku Fathi Osman, Islam, Pluralisme, dan Toleransi Keagamaan (Jakarta: Paramadina, 2006) ini dihadiri oleh sekitar 120-an orang dari berbagai kalangan, mulai dari aktivis LSM, wartawan, dosen, mahasiswa, jamaah Paramadina, dan masyarakat umum.

Pada Sesi Pertama, tema yang diangkat adalah Pluralisme dalam Doktrin dan Sejarah Islam, dengan menghadirkan Prof. Dr. Kautsar Azhari-Noer, Prof. Dr. Zainun Kamal, Prof. Dr. M. Dawam Rahardjo, dan Dr. Budhy Munawar-Rachman.

Menurut Kautsar, sejak dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai pengharaman pluralisme, karya-karya yang mendukung pluralisme malah justru semakin meningkat. “Pluralisme memang merupakan rukun hidup sosial yang tidak bisa ditolak. Dan pluralisme yang digagas Osman ini bukan sekadar toleransi moral atau koeksistensi pasif, tetapi lebih dari itu, pluralisme berarti melindungi kesetaraan hak, membangun persaudaraan dan kerjasama untuk kebaikan semua warga negara dan warga dunia,” paparnya.

Senada dengan Kautsar, Zainun mengatakan bahwa semua umat manusia disebut sebagai anak-cucu Adam, yang diberikan fasilitas dan anugerah yang sama, yaitu akal budi dan agama sebagai petunjuk untuk menjalani kehidupannya.

“Anugerah petunjuk dari Allah itu bersifat primordial dan universal buat semua umat manusia, yang disampaikan melalui para rasul-Nya, sejak Adam hingga Muhammad. Kasih sayang Tuhan itu tidak terbatas khusus bagi pengikut Muhammad, tetapi juga untuk seluruh umat beragama. Karena semua agama memiliki misi dan tujuan yang sama, yaitu terciptanya tatanan sosial yang bermoral dan berkeadilan,” tuturnya.

Dawam mengatakan bahwa pluralisme merupakan konsep yang sekuler dan liberal. “Saya kira Nabi pun mengetahui bahwa hakikat dari negara Madinah ini merupakan sebuah fakta objektif, bukan sebagai keyakinan yang harus diikuti. Karena memang Piagam Madinah itu bukan wahyu dan juga bukan hadis, itu hanyalah hasil musyawarah atau kontrak sosial,” ujarnya.

Sesi Kedua menghadirkan Syafiq Hasyim, Trisno S. Susanto, dan Didin Syafruddin, dengan tema Potret Pluralisme di Indonesia: Antara Cita dan Fakta. Menurut Syafiq, wacana pluralisme di Indonesia masih menjadi silang pendapat yang cukup tajam. Perdebatan seperti ini wajar lantaran tidak adanya pelembagaan paham pluralisme dalam tubuh politik, yaitu jaminan legal bagi seluruh individu maupun kelompok untuk hidup dan mendapatkan haknya.

“Pelembagaan pluralisme itu yang paling memungkinkan adalah melalui sekularisme, karena hanya sekularismelah yang memungkinkan diversity itu mendapatkan tempatnya,” tandas Direktur ICIP ini.

Rekomendasi serupa juga dituturkan Trisno. Baginya, politik pluralisme di Indonesia lebih baik diarahkan untuk membangun mekanisme dan jaminan legal yang mensyahkan kesetaraan. “Sehingga jaminan legal ini dapat berjalinkelindan dengan kesadaran berdemokrasi, yang kemudian ada titik temu antara perjuangan pluralisme dengan perjuangan demokrasi dan penegakan HAM,” tutur Koordinator Madia ini.

Sementara itu, Didin menegaskan bahwa pendekatan struktural melalui jaminan legal harus juga diimbangi dengan kesadaran masyarakat. Pengkajian dan pemecahan struktural merupakan satu paket dengan pendekatan kultural. “Ke arah itulah Islam Indonesia seharusnya menuju dalam menggelola kemajemukan masyarakat,” papar Dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta ini.

Sesi Ketiga mengangkat tema Pluralisme dan Tantangan Globalisasi, dengan menghadirkan Lily Zakiah Munir, Franz Magnis-Suseno, Daniel Dhakidae, dan Ihsan Ali-Fauzi. Menurut Lili, globalisasi selain memberikan dampak positif, ia juga memiliki aspek negatifnya. Berbagai aspek negatif globalisasi, seperti jurang antara si kaya dan si miskin, keseragaman budaya, konsumerisme, dan sebagainya, merupakan ancaman terhadap pluralisme, yang menghargai perbedaan dan mensyahkan kesetaraan.

“Tantangannya sekarang adalah bagaimana menyuntikkan dimensi etika ke dalam sistem dan proses globalisasi, demi kehidupan yang lebih baik,” ujarnya.

Dalam pandangan Magnis, posisi karya Osman sangat jelas, ia menjabarkan cita-cita positif modernitas, seperti rasionalitas, toleransi, dan demokrasi, yang tidak mengancam Islam atau bisa mengasingkan umat Islam dari agama mereka. “Umat Islam hendaknya berani berpikir tajam, rasional, bebas dan bertanggung jawab ikut mengelola pembangunan dan demokrasi,” tuturnya.

Menurut Daniel, pluralisme sangat penting dibicarakan sekarang ini, apalagi dalam urusannya dengan agama. Agama itu sangat kuat kecenderungannya untuk monistik di dalam paham dan dalam policy yang diambil. “Konflik menjadi barometer apakah pluralisme itu hidup dalam suatu masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan terakhir, Ihsan menandaskan bahwa ada beberapa segi dari globalisasi yang relevan untuk dibicarakan sehubungan dengan pluralisme. “Implikasi dari globalisasi mensyaratkan umat manusia atau anak-cucu Adam untuk saling mengenal atau menjadi pluralis dan toleran terhadap yang lain, bukan malah menjadikan kekerasan sebagai solusi terhadap setiap perbedaan,” pungkasnya.*** [MM]

Comments

comments