Berdasarkan hasil quick count, pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama mengungguli pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli dalam Pilkada DKI Jakarta 20 September lalu. Ada yang patut diteladani dari pemilih Jakarta kali ini: mereka abaikan isu SARA. Isu SARA mencuat pada putaran kedua pilkada. Pendukung pasangan Fauzi-Nachrowi menyerukan agar umat Islam agar tidak memilih calon gubernur non-Muslim. Mereka dengungkan isu tersebut dalam berbagai kesempatan, termasuk pengajian dan khutbah Jum'at. Puncaknya, pendukung Jokowi-Basuki melaporkan Rhoma Irama ke panwaslu yang terekam kamera menyerukan untuk tidak memilih pasangan Jokowi-Ahok karena agamanya.

Meneladani Pemilih Jakarta

[print_link]

Berdasarkan hasil quick count, pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama mengungguli pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli dalam Pilkada DKI Jakarta 20 September lalu. Ada yang patut diteladani dari pemilih Jakarta kali ini: mereka abaikan isu SARA.

Isu SARA mencuat pada putaran kedua pilkada. Pendukung pasangan Fauzi-Nachrowi menyerukan agar umat Islam agar tidak memilih calon gubernur non-Muslim. Mereka dengungkan isu tersebut dalam berbagai kesempatan, termasuk pengajian dan khutbah Jum’at. Puncaknya, pendukung Jokowi-Basuki melaporkan Rhoma Irama ke panwaslu yang terekam kamera menyerukan untuk tidak memilih pasangan Jokowi-Ahok karena agamanya.

Untuk melegitimasi isu SARA itu, mereka merujuk kepada ayat al-Quran yang menyatakan bahwa umat Islam tidak boleh memilih orang yang tidak beriman sebagai pemimpin (aulia). Menurut mereka ayat ini bermakna umat Islam tidak boleh memilih pemimpin non-Muslim, dalam konteks ini Basuki Tjahaya Purnama, pasangan Jokowi, yang beragama Kristen.

Beruntung, mayoritas pemilih Jakarta tidak menghiraukan seruan tersebut. Mereka memilih pemimpin untuk bisa atasi masalah-masalah publik berdasarkan visi dan misinya, bukan latar belakang agamanya. Mereka tetap memilih pasangan Jokowi-Basuki.

Bila kita telusuri lebih jauh, sejatinya mengaitkan ayat al-Quran itu dengan pilkada tidak tepat karena empat hal. Pertama, kata pemimpin (aulia) dalam ayat itu berbeda dengan konteks memilih pemimpin dalam pilkada. Sementara ayat tersebut berbicara mengenai pemimpin agama (seagama), pilkada mencari pemimpin publik (warga negara, apapun agamanya). Yang pertama mengelola hati umat, yang kedua mengelola adminstrasi publik.

Kedua, jika umat Islam haram dipimpin oleh non-Muslim, bukankah tafsiran itu menyulitkan saudara-saudara Muslim yang tinggal di Bali atau Papua? Tidakkah mereka tetap Islam meski di bawah bupati atau gubernur non-Muslim?

Ketiga, latar belakang keagamaan dan etnis apapun tidak bisa menjadi ukuran amanah tidaknya seorang pemimpin. Jika ukuran amanah hanya karena dia beragama Islam, misalnya, bukankah banyak pemimpin daerah beragama Islam yang menjadi terpidana korupsi? Siapapun tidak bisa menjamin beragama atau beretnis tertentu berarti akan bersih dari praktik korupsi. Begitu juga sebaliknya.

Keempat, seorang pemimpin barangkali terinspirasi ajaran agamanya untuk mengatasi masalah-masalah publik. Akan tetapi, bukankah masalah banjir, kemacetan, perkampungan kumuh, kemiskinan dan masalah lainnya tidak bisa diatasi hanya dengan melihat latar belakang agama? Dengan kata lain, kepala pemerintahan bisa mengatasi masalah-masalah tersebut hanya jika ia memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dan amanah, serta visi dan misi yang jelas dan terukur.

Karenanya, sikap dan keputusan pemilih Jakarta ini seyogyanya menjadi tauladan bagi pemilih di daerah lainnya. Sudah saatnya bangsa Indonesia ciptakan ruang di mana politisasi agama tidak mendapat tempat di hati para pemilihnya. Pemimpin cerdas hanya akan lahir dari para pemilihnya yang cerdas.

cialis in farmacia

fare clic

Comments

comments