Bom Bali, Sepuluh Tahun Kemudian

[print_link]

Bom Bali, Sepuluh Tahun Kemudian

Oleh Ihsan Ali-Fauzi*

Jumat lalu (12 Oktober 2012) banyak orang berkumpul di Bali untuk memeringati sepuluh tahun terjadinya bom bunuh-diri di pulau yang sering jadi tempat kunjungan wisata itu. Selain mereka yang selamat dari serangan di hari naas itu, atau keluarga dan sahabat mereka yang wafat, hadir pula Perdana Menteri Australia Julia Gillard. Dari 202 orang yang wafat akibat serangan terkutuk itu, sebagian besarnya memang warganegara Australia (88 orang), disusul Indonesia (38 orang), Inggris (24 orang), dan Amerika Serikat (tujuh orang).

Gusti Ngurah Tresna, Ketua Satgas Pantai Kuta, yang juga Koordinator Renungan Harmoni dan Perdamaian, mengatakan bahwa renungan perdamaian dan harmoni hari itu digelar sebagai bagian dari rangkaian Kuta Karnival 2012. “Kita memberi ruang kepada masyarakat, khususnya wisatawan, yang ingin bersimpati, serta menggaungkan perdamaian di seluruh dunia dengan menggelar acara ‘Peace and Harmony’ dari Pantai Kuta,” katanya.

Sudah pada tempatnya peristiwa itu diperingati – agar hikmah bisa diambil dan peristiwa sejenis tidak kembali terulang nanti. Apalagi sepuluh tahun – ya, satu dekade – dalam usia seseorang atau bangsa mengandung makna tertentu. Meski belum terhitung panjang, rentang waktu itu juga tidak bisa dikatakan pendek. Jika kita merujuk kepada pengalaman pemerintah Orde Baru, misalnya, rentang itu sudah mencakup dua Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

Sayangnya, aura mengenang yang kuat di Bali tidak cukup terasa di ruang-ruang lain di Republik Indonesia kita ini. Peringatan di Bali itu seperti tidak memperoleh perhatian yang cukup dari publik kita di tempat-tempat lain. Mungkin karena mereka sudah lelah disibukkan oleh peristiwa-peristiwa lain yang langsung terkait dengan kehidupan sehari-hari mereka. Dan memang, khususnya di ibukota Jakarta, udara politik kita sebulan terakhir diramaikan oleh perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polisi Republik Indonesia (Polri).

Tetapi bahkan pemerintah pun tidak melakukan sesuatu yang khusus dalam rangka sepuluh tahun bom Bali itu. Pernyataan memang dibuat oleh pejabat publik tertentu, tapi kita tidak merasakan adanya mobilisasi publik yang cukup ke arah itu.

Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono sendiri tidak hadir dalam acara peringatan di atas. Konon karena dia melakukan cek kesehatan – seolah-olah dia tidak punya waktu lain untuk melakukan hal itu. Di Bali, PM Gilard hanya didampingi Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.

Saya kuatir ini mengisyaratkan bahwa kita tak cukup serius menangani tingginya bahaya radikalisme keagamaan, yang konsekuensi akhirnya kita saksikan di Bali sepuluh tahun lalu itu. Penting diingat, orang harus jadi radikal dulu sebelum jadi teroris. “Karir” para aktor bom Bali pun menunjukkan hal itu.

Alih-alih mengingatkan seriusnya bahaya ini ke publik Indonesia dan menunjukkan kepemimpinannya di dalam upaya memeranginya, seraya memanfaatkan momentum sepuluh tahun bom Bali, Presiden SBY malah menulis optimismenya yang berlebihan dalam kolom opini di Sydney Morning Herald. Tampak sekali dia ingin menenangkan hati dan pikiran tetangga kita itu.

Dia menulis, “Satu dekade sesudah bom Bali, kita dapat mengatakan dengan cukup lega bahwa keadilan sudah ditegakkan”. Ini karena, tambahnya, “kelompok teroris yang merencanakan dan menjalankan serangan itu sudah ditangkap, diadili, dan dihukum. Tiga orang sudah dieksekusi, dan beberapa perancangnya yang besar … sudah terbunuh dalam pemburuan polisi”.

SBY menambahkan: “Sebagian di antara mereka yang kini dipenjara sudah menyatakan penyesalan mereka, sambil mengecam ideologi ekstremis yang ada di baliknya [serangan bom Bali]. Yang lainnya sudah bekerjasama dengan memberi bantuan intelijen yang berujung pada terbongkarnya rangkaian sel-sel teroris. Sejak 200, komitmen kami untuk memerangi terorisme sudah berbuah penangkapan dan pemerian hukuman secara legal kepada ratusan teroris.”

Kita tahu apa yang dimaksudkan SBY. Memang ada sekitar 700 pelaku teroris yang sudah ditangkap dan diadili. Kita juga tahu, kadang secara live, karena bahkan televisi kita secara tidak senonoh mempertontonkannya, bahwa ada pelaku teroris yang ditembak Densus 88. Dan kita tahu ada program deradikalisasi yang dikerjakan pemerintah.

Tapi kita juga sangat tahu bahwa semua itu jauh dari cukup untuk menanggulangi bahaya terorisme berjubah agama di Tanah Air. Lebih tak cukup lagi jika kita bicara soal pemberantasan akar-akarnya.

Yang menyatakan ketakcukupan ini tak kurang dari Ansyaad Mbai sendiri, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), badan yang diserahi mandat berdiri di front terdepan perang melawan terorisme. Berkali-kali dia mengatakan bahwa yang kita lakukan sejauh ini hanya menangani “hilir” dari masalah terorisme, bukan “hulu”-nya, akarnya. Di hilirnya pun kita keteteran, karena mantan teroris banyak yang kembali ke kelompok mereka sesudah keluar dari penjara.

Sementara itu, keterbatasan program deradikalisasi disampaikan oleh tak kurang dari Prof. Sarlito Wirawan Sarwono, gurubesar psikolog UI yang rajin meneliti masalah ini dan dikenal dekat baik dengan BNPT maupun Densus 88. Menurutnya, tidak ada rencana nasional terkait program itu: semuanya serba ad hoc dan tak ada sinergi di antara berbagai kantor pemerintahan yang menangani soal ini. Ini bisa disimak dari berbagai pernyataannya di media massa maupun dari makalah atau bukunya terkait soal ini.

Maka tak heran jika kita terus dihantui perkara ini. Ketika udara pagi kita tiba-tiba dibuat keruh oleh berita televisi bahwa Densus 88 menggerebek satu rumah kosan di Pamulang atau Depok, misalnya. Ketika dua polisi ditemukan tewas di sebuah hutan di Poso yang konon menjadi tempat latihan militer kelompok teroris. Ketika kita makin sering mendengar peneliti terorisme menyatakan bahwa aksi-aksi teroris kini sudah makin individualized, berada di luar jaringan organisasi tertentu. Bahkan ketika melakukan aksi-aksi teroris, seperti pada Peppy, yang mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta dan pernah bekerja sebagai wartawan infotainmen, sudah menjadi gaya hidup.

So, please, my President SBY, jangan beri kami kemenyan memabukkan. Kami sudah cukup dengan citra baik mengenai ini dan itu, yang tak kami temukan di dunia nyata. Sesudah satu dekade bom Bali lewat, kami sudah bosan dengan itu semua.***

*)Ihsan Ali-Fauzi adalah Direktur Eksekutif Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina, dan staf pengajar pada Universitas Paramadina, Jakarta.

link terkait : http://mizan.com/news_det/bom-bali-sepuluh-tahun-kemudian.html?fb_action_ids=10151108549652087&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%2210151108549652087%22%3A105775286249215%7D&action_type_map=%7B%2210151108549652087%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D

Comments

comments