Video Bodoh di Abad Anti-Amerika

[print_link]

Video Bodoh di Abad Anti-Amerika

Sehari sesudah video Innocence of Muslims menyebabkan kematian Dubes Amerika Serikat (AS) di Libya, saya memutarnya di depan mahasiswa. Kelas kami, tentang peradaban Islam dan Barat, dimaksudkan untuk mengajak mahasiswa agar lebih tekun mencari titik-titik temu di antara dua peradaban besar ini. Sebelumnya, saya tak memberitahu mereka apa yang sudah diakibatkan video itu di sejumlah negara Muslim. Saya ingin tahu reaksi spontan mereka.

Sebagian besar mereka menertawakan video itu, terutama karena pem-film-annya yang super-buruk. Mereka tak tersinggung dengan isinya. Saya duga ini bukan karena iman mereka rendah. Dilihat dari jawaban mereka, ini karena upaya menjelek-jelekkan Nabi Muhammad oleh video itu, yang begitu telanjang, justru hanya patut diludahi. “Dicuekin aja, Pak,” kata mereka.

Sayangnya, tak semua Muslim sepaham dengan mahasiswa saya. Di banyak tempat, protes anti-video itu sudah membawa korban. Di Timur Tengah, ini diawali penerjemahan video itu ke dalam bahasa Arab oleh kubu Salafis dan penayangannya di satu stasiun TV Mesir.

Sikap anti-AS sangat kuat dalam protes-protes itu. Kedubes AS selalu jadi sasaran protes, yang damai maupun yang disertai kekerasan. Ini terlepas dari penegasan Menlu AS Hillary Clinton bahwa video itu “memuakkan dan patut dicela” (disgunting and reprehensible). Meski video ini sama sekali tak terkait dengan pemerintah AS, kata Clinton, mereka tak bisa melarangnya, karena itu bagian dari kebebasan berekspresi.

Bagaimana menjelaskan fenomena ini? Sejauhmana ini merupakan persoalan AS dan sejauhmana pula ini persoalan domestik kita? Apa yang sebaiknya dilakukan, agar semacam berkah bisa tetap diambil dari insiden video bodoh ini?

“Abad Anti-Amerika”

Ini memperkuat dugaan banyak ahli tentang meningkatnya sikap anti-AS beberapa tahun terakhir. Termasuk di sini dua nama besar dalam ilmu politik AS, Peter Katzenstein dan Robert Keohane (2007). Tergantung pada sumber utamanya, keduanya mendefinisikan anti-Amerikanisme sebagai “kecenderungan psikologis untuk memiliki pandangan negatif tentang AS dan bangsa Amerika secara keseluruhan.”

Ini bukan gejala baru, karena sikap anti-AS tumbuh pertamakali di Prancis pada abad ke-18. Tapi perkembangannya sesudah Perang Dingin, khususnya sesudah peristiwa 11 September 2001, ketika AS makin mapan sebagai “polisi dunia”, punya pola baru. Kata Ivan Krastev, dalam esainya yang banyak dikutip (2004), kita bahkan dapat menyebut abad ini sebagai “Abad Anti-Amerika.” Ini karena “menyalahkan AS sudah menjadi prilaku yang politically correct bahkan di kalangan sekutu terdekat AS sendiri.”

Gambaran totalnya tampak sangat paradoksal. Jika di banyak negeri Muslim sikap ini kuat karena AS dianggap anti-Islam, di negara-negara Balkan sikap itu justru tumbuh karena AS dianggap pro-Islam dan pro-Albania. Dan sementara AS dikecam kalangan Islamis karena dianggap wakil terbaik modernitas, orang-orang Eropa menuduh mereka kurang modern atau postmodern – misalnya karena mereka masih taat beragama atau membolehkan hukuman mati.

Tapi sikap anti-AS di negara-negara Muslim, khususnya yang berada di atau sekitar Timur Tengah, selalu lebih tinggi dibanding di negara-negara lainnya. Dan ini berlangsung cukup konsisten, seperti dicatat Steven Kull (2011).

Pada 2001, tak lama sesudah 11 September, Gallup melaporkan tingginya persentase kaum Muslim yang berpandangan “unfavorable” terhadap AS: 64% di Arab Saudi; 63% di Iran; 68% di Pakistan; dan 62% di Yordania. Di Musim Panas 2002, Pew Research Center melaporkan kecenderungan yang sedikit lebih rendah di Mesir (59%) dan Turki (55%), tapi peningkatan yang tajam di Yordania (75%, naik 14%). Makin jauh dari Timur Tengah, persentasenya memang turun, misalnya di Mali (25%), Senegal dan Indonesia (masing-masing 39%). Tapi kecenderungan umumnya tetap cukup kontras dibanding hal yang sama di negara-negara non-Muslim, di mana rata-rata hanya sekitar 23% responden yang “unfavorable” terhadap AS.

Sesudah AS menginvasi Irak pada 2003, di bawah Presiden Bush, sikap“unfavorable” terhadapnya meningkat di mana-mana. Survei Pew 2003 melaporkan, di sepuluh negara non-Muslim yang dipelajarinya pada 2002 dan 2003, sikap itu meningkat tajam rata-rata 16%, dari 33% ke 49%. Tapi, sekali lagi, sikap itu terutama meningkat di negara-negara Muslim, menjadi 99% di Yordania, 84% di Turki, dan 81% di Pakistan. Dari delapan negara Muslim yang disurvei Pew, rata-rata 77% respondennya menyatakan sikap tak suka pada AS.

Dalam pantauan Pew, sikap ini tak berubah banyak bahkan ketika Barack Obama menjadi Presiden AS pada 2008 dan menjanjikan model hubungan baru AS dan dunia Islam seperti yang disampaikannya di Cairo, Mesir, pada 2009. Perubahan paling penting terjadi di Indonesia, negeri Muslim yang pernah didiami Obama, di mana sebanyak 63% responden menyatakan suka pada AS pada 2009. Tapi persentase ini pun turun ke 59% pada 2010. Kecenderungan yang sama juga dilaporkan Gallup dari negara-negara Muslim lain: dari 43% ke 30% di Aljazair; 37% ke 19% di Mesir; 33% ke 30% di Irak; dan 20% ke 16% di Palestina.

Akar-akar: Politik Domestik?

Mengapa demikian? Penjelasan lama berkisar pada perdebatan kubu kultural versus kubu politik-militer. Mewakili kubu pertama, ilmuwan seperti Samuel Huntington memandang, akar masalahnya tertanam pada perbedaan kultural (norma dan nilai) antara bangsa AS dan bangsa Muslim. Di sini, anti-Amerikanisme dipahami sebagai ekspresi “perang peradaban” yang akan berlangsung abadi.

Bagi kubu kedua, diwakili misalnya oleh John L. Esposito, penjelasan di atas penuh “mitos”. Kaum Muslim tak suka pada AS bukan karena siapa dan apa yang diyakini rakyat AS, tapi karena apa yang dilakukan pemerintah AS di dunia. Kata Ussama Makdisi (2002), salah satu tokohnya, “Anti-Amerikanisme adalah gejala baru yang disemai kebijakan luar negeri AS, bukan konfrontasi abadi antara [dua] peradaban.”

Meski jelas berbeda, kedua teori di atas sama-sama menekankan aspek-aspek eksternal dari ketaksukaan Muslim terhadap AS. Keduanya tak terlalu peduli pada aktor-aktor di lingkungan Muslim sendiri dan melihat gejala ini sebagai ekspresi politik domestik.

Inilah yang baru-baru ini dikritik Lisa Blaydes dan Drew Linzer di American Political Science Review, jurnal ilmu politik paling bergengsi di AS (2012). Bagi mereka, kedua teori di atas tidak memuaskan karena keduanya tidak bisa menjelaskan variasi pandangan Muslim terhadap AS. Faktanya, kata mereka, meski sikap anti-AS tinggi, toh ada cukup banyak Muslim yang suka pada AS. Dan fakta lainnya, meskipun kecenderungan anti-AS konstan di umumnya negara-negara Muslim, naik-turun sikap itu amat bervariasi di sejumlah negara Muslim yang berbeda. Agar teori meyakinkan, variasi ini harus bisa dijelaskan.

Blaydes dan Linzer lalu menawarkan teori baru: Anti-Amerikanisme bukan disebabkan siapa AS (kultural) dan apa yang dikerjakannya (politik-militer), tapi lebih merupakan gejala politik satu negara Muslim sendiri. Gejala ini disemai elite politik domestik, yang meningkat ketika ada persaingan sengit antara kubu Islamis dan kubu nasionalis-sekular. Lewat para elite politik itulah sikap anti-AS sampai kepada massa, yang lalu ditabulasi para polster.

Temuan mereka mengagetkan: Meski seorang Muslim yang makin taat akan makin anti-AS, negara-negara Muslim yang paling anti-AS justru negara-negara Muslim yang penduduknya paling sekular, dan karenanya negara-negara yang penduduknya terbelah dalam isu agama dan politik. Selain oleh survei opini publik di 21 negara Muslim (2007), teori mereka didukung oleh studi kasus atas tema ini dan asumsi-asumsi penunjangnya di Turki, Maroko, dan Senegal. Ketiganya mewakili negara-negara Muslim dengan tingkat anti-AS paling tinggi, moderat dan paling rendah (90%, 79%, dan 30%).

Indonesia

Selain karena adekuasi internalnya, saya menyambut baik penjelasan baru di atas karena dua hal. Pertama, teori itu dengan sangat baik menjelaskan anti-Amerikanisme di Indonesia yang kita kenal. Kedua, teori itu lebih peka pada aktor domestik dan tidak menyalahkan AS sebagai kambing hitam. Ini memungkinkan kita untuk berbuat sesuatu mengenainya.

Dari data yang digunakan Blaydes dan Linzer, yang berbasis survei Pew, Indonesia termasuk negara Muslim dengan tingkat anti-AS moderat (72%), sedikit di bawah Maroko. Dan dilihat dari data-data LSI yang dihimpun misalnya dalam Saiful Mujani (2009 dan 2012), kita tahu bahwa kaum Muslim Indonesia jelas cukup taat. Indonesia juga negara Muslim dengan tingkat persaingan antara kubu Islamis dan kubu nasionalis-sekular yang tinggi. Kedua kubu memanfaatkan sentimen anti-Amerikanisme untuk memperoleh dukungan massa.

Selain itu, dilihat dari rentang waktu cukup panjang, kita tahu bahwa aktor-aktor domestik memainkan peran penting di dalam naik atau turunnya sikap anti-AS di sini. Kalangan Islamis dulu, lewat tokoh-tokoh Masyumi, pernah menjalin hubungan mesra dengan AS, dalam situasi Perang Dingin. Seperti direkam George dan Audrey Kahin (1997), lewat CIA, AS bahkan membantu tokoh-tokoh Masyumi yang menjadi tulang punggung pemberontakan PRRI dan Permesta. Mereka juga turut membantu aktor-aktor Muslim dalam perjuangan mereka menumpas para elite, aktivis dan simpatisan PKI pada 1965. Dan kita tahu bahwa di awal Orde Baru banyak aktivis muda Pelajar Islam Indonesia (PII), yang dekat dengan Masyumi, memperoleh beasiswa untuk belajar dan tinggal di AS.

Para elite Islamis baru mulai menggalang anti-Amerikanisme di tahun 1970-an, ketika AS kini bersekutu dengan pemerintahan Orde Baru yang memusuhi kalangan Islamis. Mereka mengalami apa yang oleh John Bowen (2007) disebut “hijrah intelektual”, dengan mendekat ke negara-negara Muslim Timur Tengah. Dibantu dana Liga Muslim se-Dunia, mereka mendirikan Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) dan mengirimkan banyak kader ke berbagai lembaga pendidikan tinggi di Mesir, Arab Saudi, dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Kader-kader inilah yang belakangan mendirikan Komite Solidaritas untuk Dunia Islam (KISDI) dan menerbitkan majalah seperti Sabili dan Hidayatullah, yang dikenal bersikap sangat anti-AS.

Di era Indonesia yang demokratis, seperti dilaporkan studi-studi Noorhaidi Hasan atau ICG, sebagian kader di ataslah yang mendirikan partai-partai Islamis, seperti Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan (Sejahtera, [PKS]), yang dikenal kuat bersikap anti-AS. Sebagian lainnya tidak setuju dengan sistem demokrasi, memandang Indonesia negeri kafir, dan melakukan aksi-aksi teror yang mematikan. Dalam persaingannya dengan kelompok-kelompok inilah, juga dengan kelompok-kelompok lain yang kritis terhadap AS, bahkan Hamzah Haz, Wakil Presiden RI waktu itu, menyebut AS sebagai “Mbahnya teroris!” (Kompas, 9/2/2003).

Aktivisme Damai

Dengan potret lebih lengkap seperti ini, saya sama sekali tak terkejut melihat bahwa video Innocence of Muslims dijadikan alasan mendemo kedubes AS di sini, bahkan dengan kekerasan. Karena sikap anti-AS memang terutama bukan tentang AS, tapi tentang para elite Islamis – melalui FPI, HTI dan lainnya – yang memanfaatkan sentimen itu untuk menopang kredensial politik mereka. Dibanding di tempat-tempat lain, protes mereka cukup terlambat. Tapi bukankah lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali?

Sayangnya, insiden video bodoh ini tak diiringi oleh protes damai ke arah aktivisme yang bisa memperkuat dialog antar-agama, misalnya oleh para aktivis lintas-iman. Ini dapat dilakukan dengan misalnya memutar film-film yang mendorong ke arah itu, seperti Kingdom of Heaven atau The Imam & The Pastor, yang jumlahnya makin banyak. Atau dengan menunjukkan kepada publik bahwa buku-buku kontemporer terbaik tentang Nabi Muhammad justru ditulis oleh Orientalis seperti Annemarie Schimmel atau Karen Armstrong.

Ini jelas bukan untuk membela AS. Karena anti-AS, di abad ini, tidak akan bisa dihentikan bahkan oleh AS sendiri. Ini untuk kepentingan kita sendiri, atau anak dan cucu kita nanti, dalam rangka terus mencari titik-titik temu di antara Islam dan Barat (AS), seperti yang saya dan mahasiswa saya usahakan di kelas.***

Ihsan Ali-Fauzi adalah dosen Paramadina Graduate School (PGS), Jakarta.

Comments

comments