Menjadi Umat Beradab, atau Biadab

[print_link]

Menjadi Umat Beradab, atau Biadab

Ihsan Ali-Fauzi

Minggu kemarin (28 Oktober 2012), bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, sejumlah pegiat civil society di Jakarta mendeklarasikan “Indonesia tanpa Diskriminasi.” Ini puncak dari rangkaian kegiatan yang ingin menolak diskriminasi dalam bidang apa pun – gender, agama, ras, atau lainnya – yang sudah berlangsung sepekan sebelumnya.

Ini awal bagus yang harus didukung semua komponen bangsa. Jika kita setia pada isi Sumpah Pemuda, maka kita sebagai bangsa harus merasa malu karena praktik diskriminasi di berbagai sektor masih saja berlangsung di Tanah Air.

Di sektor agama, yang ingin saya singgung khusus di sini, praktik diskriminatif itu malah makin menjadi-jadi di era Reformasi. Pemerintah seperti tak lagi bisa menjalankan mandatnya menjamin hak-hak minoritas agama. Terakhir, persis di Hari Raya Iedul Adha yang lalu, dua hari sebelum Hari Sumpah Pemuda, aksi anti-Ahmadiyah berlangsung di Bandung.

Ini tantangan besar yang harus dijawab bangsa Indonesia, khususnya kaum Muslim, kelompok mayoritas di dalamnya. Ini test case apakah mereka akan lulus sebagai umat yang beradab, seperti dicontohkan nabi mereka Muhammad SAW., atau umat yang biadab.

Secara konstitusional dan elektoral, dukungan kaum Muslim terhadap pluralisme keagamaan, yang menolak diskriminasi atas dasar agama, sebenarnya sangat kuat. Ini terbukti dari tidak pernah menangnya gagasan pembentukan negara Islam di Tanah Air. Belakangan, survei-survei bahkan menunjukkan makin merosotnya suara bagi partai-partai Islam.

Ini juga ditunjukkan oleh posisi yang diambil dua organisasi terbesar Islam di negeri ini, NU dan Muhammadiyah, mengenai hubungan Islam dan negara. Kedua organisasi besar itu menyatakan bahwa NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dua pilar utamanya, sudah merupakan sesuatu yang final. Hal itu tampak tidak hanya dari pernyataan dan perilaku politik para pemukanya yang secara umum toleran dan pluralis, tapi juga dari para pengikutnya yang tahan terhadap daya pikat ekstremisme atas nama Islam.

Namun, kedua ormas di atas itu kini juga banyak disusupi gerakan-gerakan anti-pluralis. Baru-baru ini, bahkan Ketua Pengurus Besar NU, Masdar Farid Mas’udi, menuturkan bahwa kelompok-kelompok Wahabi radikal mulai banyak yang menyusupi kantong-kantong NU dengan menguasai masjid-masjid NU terlebih dahulu. Hak senada juga dikemukakan Dien Syamsuddin, Ketua PP Muhammadiyah.

Ini memberi isyarat bahwa kampanye pluralisme tidak cukup efektif di tingkat akar rumput. Apakah ini terkait dengan miskinnya kampanye pluralisme lewat media-media massa populer, kita tidak bisa menyatakannya dengan pasti. Yang cukup jelas, di tengah miskinnya ekspose pluralisme lewat media-media umum ini, ekspose anti-pluralisme justru berjalan kencang lewat media-media seperti Sabili dan Hidayatullah. Dan di luar itu, kini marak juga media online baru yang menebarkan bukan saja intoleransi, tetapi juga imbauan kekerasan.

Yang juga disayangkan, ada kecenderungan bahwa kader-kader kedua organisasi besar di atas mulai meninggalkan induk organisasi mereka karena keinginan terlibat dalam partai-partai politik. Ini tantangan berat berikutnya, apalagi sudah umum diketahui bahwa politik kepartaian di Indonesia banyak diwarnai politik uang.

Selain itu, meski mendukung NKRI secara konstitusional dan elektoral, intoleransi rerata kaum Muslim di Indonesia terhadap kalangan yang tidak mereka sukai tinggi. Sejumlah survei menunjukkan hal itu, yang jelas bukan gizi yang baik bagi tanaman demokrasi Indonesia yang baru tumbuh kembali.

Beberapa studi menunjukkan bahwa ini terkait dengan model dan kandungan pendidikan di sekolah-sekolah menengah. Ini ditunjukkan oleh riset Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) di Yogyakarta, pada 2011. Di tahun yang sama, riset Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) juga menemukan kecenderungan yang sama di sekolah-sekolah menengah di Jakarta dan sekitarnya.

Di luar apa yang ditunjukkan data-data di atas, kita tidak tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran massa besar kaum Muslim Indonesia. Yang kita tangkap cukup kuat adalah gejala tumbuhnya apa yang dapat disebut “budaya populer Islam” di kalangan kaum Muslim perkotaan. Ini mencakup banyak segi: film-film dan sinetron bernafaskan Islam, acara-acara dakwah Islam di televisi, busana Muslimah, perbankan dan asuransi Islam, industri “peningkatan kepribadian” (ESQ, ring-tone dan SMS “spiritual”), kesehatan (herbal, panti pijat Syariah, kolam renang Syari’ah), dan lainnya.

Oleh sejumlah sarjana, gejala di atas disebut “komodifikasi Islam”, di mana Islam menjadi bahan yang dikemas secara menarik untuk diperjualbelikan. Yang hilang dari Islam model ini adalah kedalaman Islam, bukan tampilan luarnya belaka.

Agar kampanye anti-diskriminasi dalam sektor agama berhasil, para pegiat civil society di atas harus benar-benar memerhitungkan segi-segi yang menguntungkan dan yang membatasi dari perkembangan kaum Muslim umumnya di atas. Harus ada cara yang meyakinkan untuk mengajak mereka mendukung berbagai kampanye anti-diskriminasi agama.

Akhirnya, patut disebutkan bahwa kampanye pluralisme keagamaan dan kemajuan dunia usaha, langsung maupun tidak, memiliki hubungan penting. Ujung dari advokasi pluralisme adalah kedamaian dan keharmonisan hidup di antara warganegara, betapapun mereka memeluk agama yang berbeda. Kondisi ini sangat diharapkan dunia usaha, karena di tengah-tengah kondisi itulah mereka bisa mengembangkan usaha. Inilah yang hilang ketika terjadi Bom Bali I dan II, misalnya, yang merusak industri turisme dan menutup lapangan kerja.***

 

Ihsan Ali-Fauzi adalah Direktur Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina, dan staf pengajar pada Universitas Paramadina, Jakarta.

Sumber:  Mizan.com (Selasa, 30 Oktober 2012)

Comments

comments