ISLAM DAN DEMOKRASI

ISLAM DAN DEMOKRASI: PENGALAMAN INDONESIA, TURKI, DAN NEGARA-NEGARA ARAB*
Prof. Dr. Azyumardi Azra**
1Penggulingan Presiden Mesir Muhammad Mursi oleh militer Mesir pada Kamis dinihari 4 Juli 2013 meningkatkan ketidakpastian transisi demokrasi di Dunia Arab. Menduduki jabatan presiden hanya sekitar satu tahun setelah memenangkan Pemilu 2012 dengan sekitar 51 persen suara, Mursi segera menghadapi gelombang protes yang terus membesar karena nepotisme kekuasaan pada al-Ikhwan al-Muslimun (IM). Selain itu, Presiden Mursi dipandang tidak memperlihatkan tanda-tanda bahwa ia mampu mengatasi krisis ekonomi Mesir yang terus berlanjut.

Dengan demikian, sejak ‘Arab Spring’ mulai menemukan momentum pada Januari 2011 di Tunisia, Mesir, Libia, Yemen, Bahrain, dan Syria masa depan demokrasi kian tidak jelas. Di keempat negara Arab yang disebutkan tadi, rejim-rejim otoriter telah ditumbangkan dan diganti dengan pemerintahan baru hasil Pemilu. Tetapi, seperti terlihat dalam perkembangan di Mesir, harapan bagi terwujudnya sistem dan politik demokratis masih jauh dari jangkauan.

Nepotisme partai politik penguasa –dalam hal ini Hizb al-Hurriyah wa al-‘Adalah, Partai Kebebasan dan Keadilan, yang merupakan sayap politik IM– yang berkombinasi dengan kegagalan mengatasi masalah ekonomi dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang terus meningkat, merupakan pil pahit bagi harapan besar masyarakat Mesir sendiri agar demokrasi dapat menyelesaikan berbagai masalah secara cepat. Ekspektasi besar yang terlihat sulit terwujud mendorong kian menguatnya oposisi yang berujung pada kudeta militer.

Masih di kawasan Dunia Arab, perkembangan di Syria juga semakin tidak menentu. Bermula dari gelombang peningkatan aspirasi masyarakat untuk democracy opening berikutan dengan gelombang ‘Arab Spring’ di Tunisia dan Mesir, Syria tenggelam ke dalam perang saudara di antara kekuatan militer Presiden Bashar Assad melawan barisan oposisi yang mendapat dukungan negara-negara Barat dan Arab Saudi dan Qatar.

Dalam perkembangan lebih lanjut, perang saudara berubah menjadi perang sektarianisme, ketika rejim Bashar Assad yang Syiah didukung pasukan Hizbullah yang berpusat di Lebanon dan juga dibantu Iran berhadapan dengan lasykar Sunni yang didukung Arab Saudi dan Qatar. Dilaporkan pula, terdapat anasir al-Qaidah yang ikut bertempur atas nama kaum Sunni. Dengan demikian, keadaannya menjadi tambah runyam karena perang saudara disebabkan faktor politik agaknya ‘lebih mudah’ terselesaikan jika dibanding perang sektarianisme keagamaan.

Sementara itu, perkembangan politik di Turki juga mulai mencemaskan. Setelah memenangkan tiga kali Pemilu, PM Tayyip Recep Erdogan dengan AKP (Partai Keadilan dan Pembangunan) kini menghadapi tantangan kian meluas. Meski Erdogan berhasil memadamkan gelombang besar protes di Taksim Square, Istanbul, di Ankara dan beberapa kota lain sepanjang Juni 2013, oposisi terhadap kekuasaannya terus berlanjut. Sangat mungkin kaum oposisi dapat menemukan momentum dengan memanfaatkan faktor pemicu tertentu.

Kenapa Indonesia?

Sejak bermulanya ‘Arab Spring’, saya telah mendapat undangan dari sejumlah negara dan lembaga internasional di Amman, Stockholm, Den Haag, Jakarta, Madrid, Mexico City dan Tokyo untuk mendiskusikan kebangkitan kekuatan rakyat dan transisi menuju demokrasi. Konperensi-konperensi tersebut sering juga melibatkan kalangan pemimpin, politisi akademisi dan stake holders lain dari Mesir, Libya, Tunisia, dan Yordania. Dari presentasi mereka saya dapat sekaligus menyimak kerumitan dan komplikasi politik, sosial dan budaya Muslim Arab dalam transisi menuju demokrasi.

Biasanya saya juga diminta memberikan perspektif komparatif dengan Indonesia—sebagai negara Muslim terbesar di dunia—yang mengalami transisi dari otoritarianisme menuju demokrasi setelah rejim Soeharto jatuh pada Mei 1998. Para conveners konperensi juga meminta saya menjelaskan kenapa transisi demokrasi di Indonesia lebih smooth dengan friksi dan konflik yang relatif minimal. Apakah semua ini ada hubungannya dengan corak Islam Indonesia dan karakter masyarakat Muslim Indonesia.

Kenapa Indonesia? Alasan utamanya sudah jelas. Indonesia adalah negara dengan mayoritas absolut penduduknya memeluk Islam. Menurut sensus penduduk 2010, persisnya jumlah kaum Muslimin sekitar 88,2 persen dari 240-an juta warga Indonesia adalah Muslim. Karena faktor demografi ini, kaum Muslimin menjadi faktor utama dari apakah demokrasi bisa diterima atau tidak. Tanpa penerimaan mereka, demokrasi sulit bertumbuh; atau tanpa dukungan mereka, transisi dan konsolidasi demokrasi sulit berjalan baik.

Jelas, kaum Muslimin Indonesia umumnya menerima demokrasi. Mereka memandang bahwa demokrasi kompatibel dengan Islam; pada dasarnya tidak ada masalah di antara Islam dan demokrasi. Dengan penerimaan dan penerapan demokrasi, Indonesia bukan hanya merupakan negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia, sekaligus juga negara demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat.

Jelas, perjumpaan dan pengalaman negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia dan Turki atau berdasarkan Islam di Dunia Arab semacam Tunisia, Mesir, Libya, Yaman, dan Syria menunjukkan banyak perbedaan signifikan. Perbedaan-perbedaan itu bersumber dari beberapa faktor. Pertama, penafsiran dan pemahaman tentang hubungan antara Islam dan negara (din wa siyasah); kedua, corak keislaman arus utama penduduk Muslim; ketiga, tradisi dan realitas sosial-budaya; dan keempat latar belakang historis.

Di antara ketiga wilayah tersebut, sekali lagi Indonesia dinilai banyak kalangan sebagai kisah sukses adopsi demokrasi di Dunia Muslim. Meski demokrasi Indonesia sejak penerapannya pada 1999—berikutan mundurnya Presiden Soeharto dari kekuasaannya pada Mei 1998—sampai sekarang ini masih menghadapi sejumlah masalah seperti money politics, mobokrasi dan sebagainya, Indonesia membuktikan, demokrasi bisa menjadi berurat berakar dalam masyarakat Muslim. Menghadapi masih adanya masalah tertentu dalam demokrasi Indonesia, kaum Muslimin negeri ini perlu meningkatkan perannya dalam penguatan dan ‘penyempurnaan’ demokrasi.

Turki pada pihak lain—bersama Indonesia—juga dipandang banyak ahli sebagai sebuah model demokrasi di Timur Tengah. Meski Turki sudah lama mengadopsi Pemilu kompetitif, juga jelas militer yang menjadi guardian of Kemalist secularism memiliki kekuatan sangat dominan. Mereka dapat menjatuhkan atau melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang secara tersirat menampilkan ‘warna Islam’ yang—karena itu—mereka pandang sebagai menyimpang dari Kemalisme. Hanya dalam beberapa tahun terakhir masa pemerintahan PM Tayyip Recep Erdogan, militer Turki telah kehilangan giginya, dan nampaknya berhasil dikoptasi Erdogan.

Sementara itu, transisi Arab Spring menuju demokrasi masih jauh daripada selesai; sebaliknya terlihat terus berlangsung kian lama dan pedih. Berbagai perkembangan di Tunisia, Libya, Yaman, Syria dan terakhir sekali di Mesir meningkatkan pesimisme masyarakat dunia, khususnya Indonesia dengan kaum Muslimin yang memiliki attachment tertentu pada Islam dan Kaum Muslimin Timur Tengah tentang masa depan demokrasi di kawasan dunia tersebut secara keseluruhan.

Kaum Islamis dan Democracy Trap

Meski Pemilu Parlemen berlangsung relatif aman di Tunisia dan Mesir pasca-era otoritarianisme, sekali pergumulan politik ke depan di antara kaum Islamis pada satu pihak dengan golongan Muslim moderat dan sekuler—dan juga dengan kelompok Koptik dan Kristen lain dalam kasus Mesir—masih tetap intens.

Pemilu yang telah dilaksanakan pasaca-otoritarianisme menghasilkan kekuasaan kekuasaan berorientasi Islam. Kenyataan ini bisa dilihat lewat Pemilu Legislatif di Tunisia 23 Oktober 2011 dan di Mesir 28 November 2011 sampai 11 Januari 2012 memang gagal menghasilkan pemenang absolut dari partai Islam moderat. Partai moderat Islam al-Nahda di Tunisia menang dengan 37,04 persen suara; dan Partai Kebebasan dan Keadilan (Hizb al-Hurriyah wa al-’Adalah), sayap al-Ikhwan al-Muslimun Mesir, memperoleh 37,5 persen total suara.

Kedua partai beorientasi Islam itu sepanjang masa transisi pertama-tama menghadapi berbagai tantangan. Pertama dari partai sekuler-liberal semacam Partai Kongres untuk Republik (8,47 persen), dan Partai Forum Demokratis untuk Buruh dan Kebebasan (7,03 persen) di Tunisia; dan Partai al-Wafd (9,2 persen) dan koalisi partai-partai Sosial-Liberal (8,9 persen) di Mesir.

Tantangan juga datang dari partai ‘Islamis’ Salafi seperti Partai al-Al-Ridha (6,74 persen) di Tunisia dan Partai al-Nour (27,8 persen) di Mesir. Kedua partai ini membawa misi Islamis lebih tegas dan rigid—yang ingin menjadikan kekuasaan politik sebagai akses pokok untuk Islamisasi negara dan masyarakat secara menyeluruh.

Hasil Pemilu Parlemen di Tunisia dan Mesir memperlihatkan, sepeti sudah diprediksi banyak kalangan, partai-partai berbasis Islam—yang biasa secara gelondongan disebut sebagai kaum Islamis. Mereka secara kumulatif memenangkan kontestasi suara. Kenapa partai-partai berbasis Islam bisa menang? Ini terkait banyak dengan kegagalan rejim otoriter sebelumnya, masing-masing Ben Ali di Tunisia dan Mubarak di Mesir, dalam modernisasi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Represi rejim-rejim terhadap gerakan Islam sepanjang masa kekuasaan mereka hanya menambah insentif tambahan bagi banyak kalangan warga untuk menjadikan Islam sebagai satu-satunya alternatif ideologi pengganti.

Para pengamat Barat umumnya memasukkan partai-partai Islam di Tunisia, Mesir dan negara-negara Arab lainnya ke dalam satu kotak tunggal ‘Islamis’. Persepsi ini dapat menyesatkan karena kekuatan politik Islam di Dunia Arab dan juga di banyak negara mayoritas Muslim lain—termasuk Indonesia—terpecah ke dalam berbagai partai, yang sangat tidak mudah bersatu. Terdapat berbagai perbedaan ideologis, strategis dan taktis-metodologis di antara partai-partai Islam tersebut dalam usaha mewujudkan agenda dan program politik masing-masing.

Untuk mengambil Mesir sebagai kasus, meski sama-sama berorientasi Islam, Partai Kebebasan dan Keadilan tidak selalu mudah sepaham dengan Partai al-Nour. Kedua partai ini pernah menjalin koalisi pada Juni 2011 dan segera ‘bercerai’ pada September 2011. Partai Kebebasan dan Keadilan yang berusaha tampil inklusif dengan menyertakan tokoh Protestan dalam kepemimpinan puncaknya dipandang Partai al-Nour sebagai terlalu kompromistis dan akomodatif; tidak tegas dan lugas dalam memperjuangkan agenda-agenda Islamis.

Meski demikian, bukan tidak mungkin partai Islam moderat menjalin kesepakatan tertentu dengan partai salafi untuk mencapai agenda tertentu, khususnya penerapan syari’ah Islam oleh negara. Sikap moderat Partai al-Nahda di Tunisia atau Partai Kebebasan dan Keadilan sangat boleh jadi bersifat sementara—sekadar`untuk kepentingan taktis. Ketika perbedaan dan tekanan partai-partai sekular-liberal meningkat, partai-partai berorientasi Islam kelihatan cenderung mengesampingkan perbedaan-perbedaan di antara mereka dan bersatu menghadapi ‘musuh bersama’ mereka.

Kemenangan partai-partai Islam moderat dan Salafi dalam Pemilu legislatif di Tunisia dan juga Pilpres di Mesir menunjukkan kebenaran teori ‘jebakan demokrasi’ (democracy trap) yang sering dikontekskan dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Inti teori ini adalah; pembukaan dan penerapan sistem politik demokrasi di negara-negara Muslim, hanya memberikan peluang bagi partai-partai Islam (moderat dan Salafi) untuk merebut kekuasaan melalui Pemilu demokratis.

Dalam kerangka demokrasi, dengan memenangkan Pemilu—seperti terlihat di Tunisia dan Mesir—partai-partai Islam dapat menerapkan agenda dan program ideologis mereka sendiri, khususnya adopsi pemberlakuan syari’ah dalam dustur (konstitusi). Kelompok minoritas, khususnya Gereja Koptik Orthodok Alexandria, Gereja Orthodoks Timur, dan beberapa denominasi Protestan yang berkisar antara 10 sampai 15 persen dari jumlah total penduduk Mesir sekitar 80 juta orang agaknya tidak bisa lain kecuali menyerah kepada mayoritas anggota Parlemen yang berasal dari partai-partai Islam. Tetapi mereka kemudian turut menggalang oposisi dan perlawanan kepada rejim Islamis yang berkuasa seperti terlihat dalam pengalaman Presiden Mursi.

Tendensi tersebut terlihat terus menguat dalam wacana politik di Mesir pasca-Pemilu. Partai Salafi al-Nour yang pernah berulang kali menolak demokrasi, akhirnya turut serta dalam Pemilu kompetitif, dan menggunakan demokrasi untuk turut berkuasa. Menjadi kekuatan politik kedua terbesar di Parlemen setelah Partai Kebebasan dan Keadilan, Partai al-Nour segera mengkampanyekan adopsi syari’ah dalam rancangan Konstitusi dan seluruh legislasi Mesir. Meski pendukung penerapan syari’ah ini adalah Partai Salafi al-Nour, banyak kalangan juga percaya kebanyakan—jika tidak semua—anggota Partai Kebebasan dan Keadilan dan juga jama’ah IM secara keseluruhan mendukung agenda ini.

Saya yang sering diminta memberikan perspektif perbandingan, berargumen teori ‘jebakan demokrasi’ tidak berlaku di Indonesia. Setelah tiga kali Pemilu sejak masa pasca-Soeharto (1999, 2004, dan 2009), partai-partai Islam gagal secara kombinasi sekalipun mendapatkan suara yang memungkinkan untuk memasukkan penerapan syariah ke dalam UUD 1945 melalui adopsi kembali Piagam Jakarta. Sebaliknya, pemenang Pemilu adalah partai-partai tidak berbasis Islam seperti PDI-P (1999), Partai Golkar (2004), dan Partai Demokrat (2009). Sosiologi politik masyarakat Indonesia tidak mendukung ke arah terjerambabnya Indonesia ke dalam ‘jebakan demokrasi’ tersebut.

Pada pihak lain, eksistensi partai Islam tidak dibenarkan di Turki atas dasar sekularisme Kemalisme. Dengan karakter seperti itu, Kamalisme adalah ‘religiously unfriendly secularism’—sekularisme yang tidak bersahabat atau bahkan memusuhi agama. Sebagai perbandingan, Indonesia sering disebut para Indonesianis sebagai ‘negara sekuler’ (secular state), sederhananya karena Indonesia tidak berdasarkan agama. Tetapi, perlu kualifikasi di sini, bahwa jika Indonesia disebut negara sekuler, maka Pancasila yang menjadi dasar negara adalah ‘religiously friendly ideology’ atau ‘basis of the state’.

Atas dasar prinsip sekularisme Kemalisme, unsur atau orientasi Islam dalam partai tertentu di Turki tidak dapat dinyatakan secara eksplisit; melainkan hanya secara sangat halus dan tersembunyi. Jika terdapat indikasi adanya warna dan agenda Islam, partai yang bersangkutan segera dapat dinyatakan pengadilan dan golongan militer sebagai bertentangan dengan sekularisme konstitusional dan, karena itu, menjadi organisasi terlarang.

Karena itu, AKP yang memenangkan Pemilu dalam tiga kesempatan terakhir tidaklah membawa simbol-simbol Islam. Namun demikian, boleh jadi kalangan para pemilih memberikan suara karena ‘warna Islam’ AKP, lebih banyak terkait dengan keberhasilan pemerintah Erdogan dalam peningkatan ekonomi, pembangunan infra-struktur, dan pemerataan kesejahteran. Sebab itu, kemenangan AKP dan Erdogan bukanlah suatu bentuk democracy trap. Apalagi Erdogan tidak terlihat melakukan program Islamisasi negara. Jika hal itu ada, terlihat terbatas pada kebolehan memakai jilbab bagi istri presiden dan PM.

Perspektif Sosial-Budaya

Dalam lebih dua dasawarsa membaca, mempelajari dan mengambil spesialisasi keilmuan dalam kajian perbandingan masyarakat-masyarakat Muslim Timur Tengah dan Asia Tenggara dan ditambah lagi dengan pengamatan dekat dan intens atas fenomena, saya dapat memahami sejumlah perbandingan antara transisi menuju demokrasi yang dialami Indonesia pada satu pihak dengan beberapa negara Arab tadi di lain pihak.

Dalam perspektif komparatif lebih jauh, perbedaan di antara kedua kawasan Dunia Muslim tersebut berkaitan banyak dengan perbedaan-perbedaan dalam corak dan tradisi Islam di masing-masing wilayah dalam kaitannya dengan budaya lokal; perjalanan historis pada masa kolonialisme, kemerdekaan dan modernisasi; ideologi negara-bangsa, tradisi politik dan karakter rejim otoritarian yang pernah berkuasa.

Semua faktor yang berbeda satu sama lain itu membuat transisi menuju demokrasi di Indonesia berlangsung lebih smooth, sementara di negara-negara Arab terlihat sangat sulit dan rumit. Sekali lagi, kenyataan itu terkait banyak dengan sejumlah faktor, yang dapat dipertimbangkan dalam pengembangan demokrasi ke depan:

Pertama: Sistem Politik, Struktur, dan Budaya. Transisi relatif lancar dan singkat Indonesia dari otoritarianisme menuju demokrasi dalam masa pasca-Soehator banyak terkait dengan kenyataan bahwa negeri ini telah memiliki modal dan struktur masyarakat politik (polity) relatif mapan.

Indonesia sejak masa kemerdekaan telah mengadopsi demokrasi dengan sistem multi-partai dan Pemilu kompetitif yang pernah dilaksanakan pada 1955. Memang dalam perkembangannya, demokrasi Indonesia dianggap banyak kalangan sebagai tidak merupakan real democracy ketika Presiden Soekarno memperkenalkan ‘Demokrasi Terpimpin’ (Guided Democracy) yang tak lebih dari selubung bagi otoritarianisme Soekarno.

Hal yang mirip terjadi pula pada masa Orde Baru ketika Presiden Soeharto memperkenalkan ‘demokrasi tiga partai’ (Golkar, PDI, PPP) yang juga dia sebut sebagai ‘Demokrasi Pancasila’. Meski terlihat adanya unsur ‘demokrasi’ dengan tiga partai tersebut dan juga Pemilu reguler, demokrasi genuine tidak terwujud karena tidak adanya kebebasan politik dan media massa, dan juga absennya fungsi check and balances.
Kita tahu, demokrasi lebih daripada sekadar adanya partai politik dan Pemilu reguler.

Sebuah negara baru dapat disebut demokrasi jika juga memiliki pilar dan kultur politik demokrasi lainnya, seperti kebebasan berserikat dan menyatakan aspirasi demokratis, dan kebebasan media massa. Meski demikian, dalam batas tertentu masyarakat politik Indonesia telah memiliki pengalaman dalam demokrasi.

Adanya masyarakat politik menjadi faktor penting ke arah transisi dan konsolidasi demokrasi. Ketiadaan atau lemahnya masyarakat politik (polity) membuat kian sulitnya transisi dan konsolidasi demokrasi. Negara-bangsa yang lemah dalam masyarakat politiknya menghadapi banyak kesulitan karena kelemahan atau ketiadaan infra-struktur politik dan budaya demokrasi.

Argumen tersebut dapat diaplikasian ke Dunia Arab dalam proses pembukaan demokrasinya. Umumnya negara Arab tidak memiliki atau lemah dalam infra-struktur budaya dan politik demokrasi. Libya misalnya, hampir tidak memiliki infra-struktur politik dan budaya yang kondusif bagi demokrasi untuk tumbuh. Apa yang ada di Libya hanyalah Moammar Khaddafi yang telah mapan sebagai satu-satunya institusi. Keadaannya tambah runyam dengan adanya tribalisme yang divisif.

Sedangkan di Mesir, terdapat sejumlah partai politik, khususnya sepanjang masa rejim otoritarianisme Mubarak. Tetapi kekuatan dominan adalah partai penguasa; partai-partai lain hanyalah dekorasi—sama dengan keadaan Indonesia di masa rejim Soeharto. Bedanya menyangkut rejim adalah: Mesir memiliki rejim Mubarak yang dapat disebut sebagai ‘ruthless authoritarianism’, sementara rejim Soeharto bisa dijuluki sebagai ‘soft authoritarism’.

Kedua: Civil society atau masyarakat sipil, masyarakat kewargaaan atau masyarakat madani. Ada atau tiadanya, atau kuat atau lemahnya, masyarakat sipil sangat menentukan apakah transisi dan konsolidasi demokrasi dapat berjalan lebih cepat atau sebaliknya lebih lambat dan sangat sulit.

Indonesia jauh lebih beruntung dibandingkan negara-negara Arab karena Indonesia sangat kaya dalam hal civil society baik dalam bentuk ormas berbasis keagamaan (religious-based civil society), LSM advokasi, dan asosiasi profesi-kepentingan. Dua bentuk masyarakat sipil yang disebutkan pertama sangat krusial dan instrumental dalam membangun dan memperkuat civic culture dan selanjutnya civility yang diperlukan bagi setiap demokrasi untuk tumbuh.

Religious-based civil society juga memainkan peran sangat penting dalam menyediakan kepemimpinan alternatif dalam masa transisi dan konsolidasi demokrasi. Ketika kepemimpinan politik menemukan jalan buntu dan tidak mampu menyelesaikan konflik di antara mereka, kepemimpinan alternatif dari civil society dapat tampil dan selanjutnya memainkan peran krusial dalam penyelamatan negara-bangsa.

Pada saat yang sama ormas berbasis agama juga sangat penting untuk menjadi kohesi sosial sehingga masyarakat dapat terjaga dari disintegrasi yang muncul dari sektarianisme politik, agama dan bahkan etnis. Melalui barbagai jaringan organisasinya, ormas-ormas tersebut dapat memelihara kohesi dan soliditas sosial.

Kekayaan Indonesia dalam hal civil society telah ada bahkan sejak zaman kolonialisme Belanda. Meski rejim otoritarianisme Soeharto berhasil menguasai sistem dan proses politik, ia gagal mengkoptasi civil society yang terus berkiprah dan sekaligus memelihara harapan untuk perubahan bagi munculnya demokrasi yang lebih genuine dan otentik.

Dalam bacaan dan pengamatan saya, civil society seperti yang ada di Indonesia, nyaris absen atau sangat lemah di banyak bagian Dunia Arab. Kenyataan ini banyak terkait dengan budaya Arab yang lebih menekankan tribalisme atau kabilahisme daripada ikatan asosiasi sukarela yang relatif bebas dari sektarianisme. Tambahan lagi, kekuasaan otoritarianisme yang relatif lama di Dunia Arab hampir tidak memberikan ruang banyak kemunculan dan penguatan independent civil society.

Jika masyarakat madani ada di Dunia Arab, itu lebih banyak dalam bentuk asosiasi profesional yang cenderung steril politik dan memiliki minat dan kepentingan relatif sempit. Lagi pula mereka memiliki keanggotaan terbatas –tidak menjangkau masyarakat luas yang bersifat lintas kelompok dan segmen. Konsekuensinya, kepemimpinan sipil alternatif tidak berhasil muncul; padahal kepemimpinan semacam ini sangat krusial untuk memainkan sebagai ‘jembatan’ dan ‘penengah’ (bridging and mediating role) di antara kelompok-kelompok yang terlibat konflik politik kepentingan yang cenderung meningkat sepanjang masa transisi dan konsolidasi demokrasi.

Karena itu, saya menyarankan agar ada upaya-upaya serius di Dunia Arab untuk membangun dan memperkuat civil society. Ini jelas bukan hal mudah, yang tidak bisa secara instan atau overnight. Tetapi jelas, meski memerlukan waktu, penumbuhan civil society merupakan investasi sangat berharga untuk masa depan demokrasi lebih baik.

Ketiga: Corak Islam. Dalam pengamatan saya, corak Islam Indonesia menampilkan banyak perbedaan jika dibandingkan dengan Islam Arab dan Islam Turki. Memang kaum Muslimin di ketiga wilayah ini, tidak banyak berbeda dalam Rukun Iman dan Rukun Islam, tetapi dalam ekspresi sosial budaya Islam, jelas Islam Indonesia sangat distingtif.

Islam Indonesia dapat disebut sebagai Islam washatiyah, Islam jalan tengah; umumnya kaum Muslimin Indonesia tidak suka dengan berbagai bentuk ekstrim, apakah ekstrim ke kanan atau ekstrim ke kiri. Sepanjang sejarahnya, meski selalu ada upaya untuk menyebarkan wacana dan praksis ekstrim, kaum Muslim Indonesian umumnya tidak tertarik untuk mengikutinya.

Islam Indonesia jelas juga diwarnai perbedaan sektarian atas dasar perbedaan mazhab fiqh, kalam, dan tasawuf. Tetapi perbedaan yang menyangkut masalah khilafiyah dalam hal furu’iyah, ranting bukan pokok, di antara kaum Muslimin arus utama, hampir tidak pernah terwujud dalam bentuk sektarianisme yang bernyala-nyala.

Turki memiliki budaya Islam yang juga relatif moderat dengan sektarianisme keagamaan yang relatif rendah. Hal ini berkaitan banyak dengan budaya Turki yang juga cenderung akomodatif. Selain itu sekularisme yang dipaksakan militer sejak 1920an, membuat sektarianisme keagamaan hampir tidak memiliki tempat.

Pada pihak lain, sektarianisme keagamaan sangat bernyala-nyala di wilayah Dunia Arab umumnya. Hal ini berkaitan banyak dengan pengalaman historis konflik sektarianisme agama sejak masa pasca-Nabi Muhammad. Budaya Arab yang kurang kondusif bagi akomodasi dan kompromi membuat sektarianisme agama bukan hanya bertahan, tetapi cenderung meningkat dalam beberapa dasawarsa terakhir.

Kesimpulan

Mengamati transisi Dunia Arab menuju demokrasi yang kelihatannya bakal berlangsung pedih dan panjang, Indonesia sepatutnya memainkan peran lebih besar. Dengan hubungan yang begitu lama dan sangat baik dengan negara-negara Arab, Indonesia dengan leverage kuat yang kini dimiliki, sepatutnya membantu transisi tersebut dengan berbagai cara yang mungkin dapat dilakukan.

Indonesia dengan pendekatan diplomasi yang cukup khas dengan dibantu ormas civil society berbasis Islam jelas lebih bisa diterima Dunia Arab dibandingkan negara-negara Barat. Sangat sayang jika peluang untuk memainkan peran sebagai mediating and bridging role ini disia-siakan Indonesia.***

*Makalah ini disampaikan pada Klub Kajian Agama (KKA) Yayasan Paramadina.
Jakarta, 17 Juli 2013.

**Azyumardi Azra adalah Gurubesar Sejarah dan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Comments

comments