ISLAM, DEMOKRASI, DAN SEKULARISME DI TURKI*

ISLAM, DEMOKRASI, DAN SEKULARISME DI TURKI*

 Prof. Dr. Komaruddin Hidayat**

2Bangsa Turki yang sekarang tinggal di wilayah Anatolia berasal dari Asia Tengah yang sampai sekarang masih terjalin dengan warga di sana melalui kesamaan bahasa, perdagangan, dan hubungan politik. Diperkirakan warga negara Turki sebanyak 65 juta, lebih dari 7 juta tinggal di luar negeri. Namun bahasa Turki ini digunakan lebih dari 130 juta yang tersebar di berbagai negara di Asia Tengah, seperti Turkestan dan Azerbaijan, dan warga negara yang dahulunya pernah dikuasai oleh Imperium Usmani.

Semasa kejayaan Abbasiyah bangsa Turki dikenal sebagai pasukan perang berkuda yang handal. Ketika Abbasiyah melemah, bangsa Turki ini melakukan konsolidasi dengan pusat di Anatolia, yang kemudian berdiri sendiri sebagai sebuah kesultanan yang pada urutannya menjadi besar, bahkan menguasai hampir seluruh dunia Islam dan sebagian Eropa.

Puncak kejayaan Usmani diraih pada abad ke-16, setelah menaklukkan Konstantinopel (1543) yang kemudian diubah namanya menjadi Istanbul. Imperium Usmani berakhir pada tahun 1923 setelah tentara Sekutu berhasil mengalahkan Jerman yang berkoalisi dengan Istanbul. Pada tahun 1923 inilah awal kebangkitan Republik Turki muncul, menandai berakhirnya Imperium Usmani yang mengandalkan kekuatan dinasti dan ideologi keagamaan.

 

Demokrasi di Bawah Bayonet

Melihat eksistensi Imperium Usmani yang takluk di hadapan Inggris, Mustofa Kemal terpanggil untuk tampil menyelamatkan bangsa Turki dengan membangkitkan emosi nasionalisme dan kerakyatan (republikanisme) sebagai anti-tesis terhadap Usmani yang mengandalkan emosi agama dan dinastiisme.

Lebih jauh lagi, Mustofa Kemal menganggap bahwa faham keislaman yang dikembangkan oleh Usmani terlalu konservatif, menghalangi ide-ide kemajuan yang saat itu tengah berkembang di Eropah, sehingga agama mesti dipisahkan dari negara dan urusan politik. Maka Mustofa Kemal mengusung ideology republikanisme, nasionalisme, sekularisme, dan modernisme.

Jadi, demokrasi dan sekularisme yang dikembangkan Attaturk, sebuah panggilan kehormatan bagi Mustofa Kemal yang berarti Bapak Bangsa Turki, merupakan anti-tesis terhadap kebangkrutan atau kekalahan Imperium Usmani di hadapan Sekutu. Bagi Attaturk ini sebuah langkah penyelamatan. Dia dan pasukannya terlibat perang melawan Inggris dan Perancis, sementara ke dalam melakukan revolusi politik dan kebudayaan yang oleh sebagian pengamat dinilai over-dosis karena melakukan de-Arabisasi dan de-Islamisasi dalam pemerintahan baru yang dia lahirkan.

Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa demokrasi di Turki merupakan hasil dari revolution from above yang dikawal dengan bayonet. Terdapat beberapa alasan yang mencoba menjelaskan mengapa militer sangat dominan dalam pemerintahan Turki, yang belakangan digeser oleh Erdogan dengan kendaraan AKP melalui referendum terhadap Konstitusi Turki.

Pertama, sejarah mencatat bahwa bangsa Turki sejak awal dikenal sebagai the warrior nation. Mereka unggul dalam peperangan dan administrasi pemerintahan, sehingga seluruh dunia Islam pernah berada dibawah kekuasaannya dan beberapa negara Eropa berada di bawah kerajaan Usmani. Turki adalah satu-satunya “muslim country” yang tidak pernah dijajah Barat, bahkan pernah menaklukkan mereka. Kota Istanbul adalah sisa terakhir dari penaklukkan Usmani terhadap Barat.

Kedua, dari geo-politik, posisi Turki sangat rapuh, dikepung oleh kekuatan luar yang mengancam, baik karena factor kesejarahan maupun persaingan global antara Barat dan Timur. Ini mengkondisikan pada kekuatan militer untuk selalu waspada dan tampil di depan. Turki menjadi kekuatan terbesar NATO (The North Atlantic Treaty Organization) yang kedua setelah AS, dengan pasukan sebesar 514.000, dan cadangan sejumlah 380 ribu. Ketika terjadi Perang Korea (1950-1953) pasukan Turki diterjunkan kesana dengan payung PBB dan NATO. Bahkan kehadiran pasukan Turki ke Korsel telah ikut menyebarkan Islam. Pendeknya, tentara Turki selalu hadir sebagai penjaga perdamaian di negara yang dilanda krisis dengan mandat NATO.

Ketiga, dukungan dan kepentingan AS terhadap militer Turki juga memperkuat posisi politik milter di dalam negerinya. Bagi AS posisi Turki sangat strategis sebagai mitra untuk menjaga stabilitas dan mendukung kepentingan Barat di kawasan Timur Tengah yang selalu bergolak, yang sebagian dialamatkan ke AS.

Ketiga faktor di atas, diperkuat lagi oleh pasal-pasal konstitusi yang ada, telah menempatkan militer merasa sebagai warga negara kelas satu di Turki, dengan mandat mengawal Kemalisme dan menjaga keamanan negara. Oleh karena itu telah berulangkali militer melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang ada dengan alasan untuk menyelamatkan ideologi Kemalisme, yaitu pada tahun 1960, 1971, 1980, dan 1997. Namun semua itu oleh para pengamat tak lebih sebagai ketakutan militer yang merasa supremasinya hendak digeser oleh kekuatan sipil.

 

Babak Baru Demokrasi

Warga negara Turki sebanyak 99,9 persen adalah muslim. Sisanya adalah warga negara non-Turki. Sebuah eksperimentasi historis yang cukup unik. Identitas keislaman dan keturkian tidak bisa dilepaskan, namun mereka hidup dibawah pemerintahan sekuler. I am Turk, therefore I am a muslim. Kesadaran dan afilisasi antropologis ini mirip yang terjadi pada ras Melayu di Malaysia, atau suku Aceh. Antara identitas kesukuan dan agama telah menyatu, namun tidak selalu menunjukkan kedalaman dan itensitas penghayatan serta pengamalan agamanya.

Dalam pangungg politik, Pemilu 3 November 2002 merupakan peristiwa sangat historis bagi kebangkitan partai politik yang dinahkodai kelompok Islamis, di mana AKP memenangkan 34 persen suara. Prestasi paling fantastis bagi AKP (Adalet ve Kalkinma Partisi), Partai Keadilan dan pembangunan, adalah pada Pemilu 12 Juni 2012 yang memenangkan suara 50 persen.

Kemenangan ini menjadi modal sangat besar yang tidak disia-siakan oleh Perdana Menteri Erdogan untuk membuat terobosan baru yang sangat fundamental bagi agenda demokrasi di Turki. Kemenangan AKP ini lebih ditentukan oleh prestasinya dalam membangun ekonomi dan mensejahterakan rakyat yang dapat dilihat dan dirasakan langsung, suatu prestasi yang belum pernah diraih partai lain sebelumnya.

Sebagai sarjana alumni sekolah Imam Khatib, semacam pesantren di Indonesia, Erdogan sangat sadar bahwa dirinya tidak disenangi kubu militer yang mengklaim sebagai pengawal sekularisme, juga tidak disenangi kekuatan Eropa dan Barat yang masih mengidap memori Perang Salib serta ekspansi Kerajaan Usmani ke Eropa. Untuk menghadapi front yang demikian berat, Erdogan menggunakan tiga jalur penyangga, yaitu: sukses nyata dalam pembangunan; tetap berpegang pada Konstitusi yang menyatakan Turki sebagai negara sekuler; dan melalui mekanisme referendum untuk memperjuangkan perubahan yang mendasar.

Sejak disusun pertama kalinya, Konstitusi Turki sudah mengalami amandeman belasan, bahkan puluhan kali. Namun baru amandemen melalui referendum di bawah PM Erdogan inilah konstitusi Turki mengalami perubahan yang amat radikal, yang menggeser hegemoni militer Turki. Semula posisi mereka above the state sekarang mesti tunduk pada UU yang memberikan supremasi pada kekuatan sipil melalui mekanisme demokrasi dalam sistem perwakilan.

Konstitusi hasil amandemen ini berimplikasi pada larangan campur tangan militer dalam politik, lalu bergeser sebatas sebagai kekuatan menjaga pertahanan negara. Meski sangat drastis, AKP tetap menjaga Republik Turki sebagai negara dan pemerintahan sekuler, sehingga kekuatan militer dan Barat yang mengidap Islamophobia tidak cukup alasan untuk menjegal proses demokratisasi yang dikomandoi Erdogan.

Namun demikian, peristiwa demo besar-besaran bulan lalu patut dicurigai bahwa itu digerakkan oleh pihak-pihak yang sengaja mau menjatuhkan pamor AKP dan Erdogan yang jelas merupakan kekuatan Islamis yang tengah mengendalikan pemerintahan Turki. Militer dan kelompok sekuler yang sekarang terpinggirkan pasti tidak gampang menerimanya dengan legowo. Tetapi melihat prestasi AKP dalam memajukan ekonomi, industri dan pendidikan yang langsung dirasakan rakyat, rasanya sulit dilawan.

 

Islam, Demokrasi, dan Sekularisme

Terdapat kemiripan antara Turki dan Indonesia, dalam hal keduanya sebagai “non-Arabic country” yang mayoritas rakyatnya adalah muslim. Tetapi banyak faktor lain yang membuat Indonesia dan Turki sangat berbeda. Bangsa Turki sangat bangga akan sejarahnya yang pernah menguasai dunia yang tidak bisa dilepaskan dari tradisi keislaman. Di sini jelas sangat berbeda dari Indonesia yang dahulunya pusat Hindu-Budha dan jadi obyek penjajahan sampai hari ini.

Bangsa dan negara Turki jauh lebih homogen dari sisi agama dan budaya ketimbang Indonesia. Di sana persaingan politik yang muncul antara kubu militer, kelompok sekuler dan Islamis. Isu minoritas agama tidak begitu signifikan. Yang ada adalah gerakan separatis suku Kurdi yang juga menjadi masalah di negara tetangga Turki.

Begitu kuatnya dan lamanya peran militer dalam mengendalikan negara yang juga mengklaim sebagai pengawal sekularisme Kemalisme, punya implikasi sangat signifikan bagi perkembangan Islam di Turki untuk memasuki domain politik. Dalam hal ini sangat berbeda dari Indonesia, di mana agama dan politik bersimbiosis dengan konsekuensi plus-minusnya.

Simbol agama tidak boleh masuk ke ranah politik. Tak ada seremoni keagamaan di lingkungan istana dan ruang-ruang negara. Agama lalu tumbuh dalam wilayah pribadi, keluarga dan, forum pengajian dengan wadah gerakan tarekat dan seni sebagai preservasinya. Masjid berada di bawah kontrol dan kendali negara, Imam-Khatib merupakan pegawai negeri yang digaji pemerintah.

Dengan kemajuan ekonomi yang lebih baik ketimbang Eropa, maka masyarakat secara swadaya mendirikan masjid yang bermunculan di berbagai pelosok kota dan desa, yang membawa konsekuensi pemerintah mesti juga mendirikan sekolah-sekolah atau perguruan tinggi untuk mendidik Imam-Khatib dan menggajinya.

Jadi, saat ini bermunculan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dalam bidang keislaman yang ternyata berkembang berbalik dari apa yang dibayangkan Kemal Attaturk pada awal mulanya. Terlebih lagi dengan kemajuan demokrasi dan perbaikan ekonomi, banyak alumni sekolah-sekolah keislaman yang melanjutkan studi ke luar negeri, baik ke Timur Tengah maupun ke Barat, persis fenomena anak-anak santri Indonesia yang belajar ilmu sosial ke Barat.

Mereka tetap setia berada di atas jalur konstitusi sebagai negara sekuler, lalu nilai keislaman diartikulasikan dan diekspresikan secara substansial di dalam kinerja mereka secara profesional. Kondisi ini mendorong kubu Islamis lebih mengedepankan program dan prestasinya tanpa melekatkan simbol-simbol agama. Oleh karena itu berbagai pidato politik di Turki tak ada yang mengutip ayat-ayat Alqur’an atau Hadith, sehingga kubu militer dan sekuler tak punya alasan memperkarakan kelompok Islamis, seperti AKP, sebagai penentang Kemalisme-Sekularisme.

 

Lebih jauh lagi, kekuatan Barat dan Eropa yang tidak senang pada Islam juga tidak punya alasan kuat untuk memberi cap AKP sebagai anti demokrasi model Barat. Jadi, Turki telah ikut memperkaya eksperimentasi sejarah Islam bagaimana menjaga tradisi keislaman dalam sistem demoklrasi sekuler, tanpa kehilangan identitas nasional dan ghirah keislamannya.

 

*Makalah ini disampaikan pada Klub Kajian Agama (KKA) Yayasan Paramadina.

Jakarta, 17 Juli 2013.

** Komaruddin Hidayat adalah Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Comments

comments