Peluncuran Buku Hasil Penelitian “Pemolisian Konflik Agama di Indonesia”

Peluncuran Buku Hasil Penelitian “Pemolisian Konflik Agama di Indonesia”
Jumat, 17 Januari 2014 (Pukul 12.00-17.00 WIB)
Ruang Kutilang, Hotel Ambhara
Ruang Kutilang, Hotel Ambara, Jl. Iskandarsyah Raya, No 1, Jakarta
Narasumber:
Komjen Pol. Drs. Badrodin Haiti (Kabaharkam)*, Adrianus Meliala (Kompolnas), Haris Azhar (Kontras) dan Samsu Rizal Panggabean (PUSAD Paramadina/MPRK UGM)
[TERBATAS / HANYA UNDANGAN]

2. Peluncuran bukuAda perkembangan yang patut disyukuri tapi juga patut disayangkan dalam pengelolaan kehidupan keagamaan di Indonesia pasca-Orde Baru. Di satu sisi, kekerasan kolektif antar-agama, seperti yang terjadi di Ambon, Maluku Utara, dan Poso sudah berhenti sejak sekitar sepuluh tahun lalu. Akan tetapi, di sisi lain, beberapa laporan menunjukkan peningkatan insiden konflik antar-agama berskala rendah, yang terpenting di antaranya adalah konflik dan sengketa terkait tempat ibadat – pembangunannya, penggunaannya, peruntukannya, dan lain-lain.

Selain itu, laporan-laporan dari lembaga pemantau hak-hak asasi manusia (HAM), termasuk kebebasan beragama, juga menunjukkan adanya peningkatan insiden konflik sektarian intra-agama. Sebagian besar di antara konflik-konflik sektarian ini berbentuk aksi-aksi kekerasan terhadap anggota Jamaah Ahmadiah Indonesia (JAI), komunitas Syiah, dan sekte-sekte keagamaan lain.

Pertanyaan yang muncul kemudian: di tengah-tengah itu semua, bagaimana Polisi Republik Indonesia (Polri) menjalankan fungsinya? Terhadap pertanyaan tersebut, PUSAD Paramadina dan MPRK UGM, atas dukungan The Asia Foundation, mencari jawaban atas pertanyaan tersebut dengan meneliti konflik-konflik keagamaan yang paling menonjol beberapa tahun terakhir: yakni konflik sektarian (intra-agama), yang diakibatkan oleh sikap anti-Ahmadiyah dan anti-Syiah, dan konflik terkait tempat ibadat (antar-agama).

Penelitian ini membandingkan delapan kasus. Empat kasus terkait sektarian: anti-Ahmadiyah (Cikeusik, Pandeglang dan Manis Lor, Kuningan) dan anti-Syiah (Nangkernang, Sampang dan Bangil, Pasuruan). Empat lainnya kasus tempat ibadat: gereja (HKBP Filadelfia dan GKI Yasmin) dan masjid (Nur Musafir, Kupang dan Abdurrahman, Ende).

Ada dua pertanyaan pokok yang hendak dijawab dalam penelitian ini. Pertama, mengapa pemolisian insiden konflik sektarian dan tempat ibadat tidak efektif pada sebagian kasus dan efektif pada sebagian kasus lainnya? Kedua, apa yang menjelaskan variasi dalam keberhasilan dan kegagalan pemolisian insiden konflik sektarian dan tempat ibadat tersebut?

Riset ini hendak menguji argumen bahwa variasi dalam pemolisian konflik agama tergantung kepada beberapa variabel, yaitu variabel struktural, variabel pengetahuan, dan variabel interaksi. Variabel struktural yang diduga memengaruhi variasi tersebut terdiri dari kerangka legal dan prosedural yang menjadi acuan polisi, karakter organisasi polisi setempat, sumberdaya, budaya pemolisian, politik lokal, dan tekanan opini publik. Variabel pengetahuan polisi terdiri dari pemahaman terhadap kerangka legal dan prosedural, pemahaman terhadap isu-isu konflik, dan persepsi terhadap situasi konflik yang dihadapi. Sementara itu, variabel interaksi adalah hubungan dan interaksi antara pihak-pihak yang bertikai dan antara pihak-pihak yang bertikai dengan polisi.

Comments

comments