Foto+2

Dampak Kenaikan Harga BBM, Sinergi Fiskal-Moneter?

DAMPAK KENAIKAN HARGA BBM, SINERGI FISKAL-MONETER?

 Kebijakan moneter dan fiskal ibarat dua sisi dari sekeping mata uang logam. Berbagai kebijakan bidang fiskal yang diambil pemerintah akan sangat berpengaruh pada situasi moneter negeri ini. Perlu sinergi keduanya agar berjalan harmonis.

Bagaimana dengan kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ihwal menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM)? Apakah kebijakan fiskal ini mempertimbangkan efek moneternya?

Pertanyaan itu mengemuka dalam seminar bertajuk ‘Sinergi Fiskal dan Moneter di Era Jokowinomics’ Senin lalu (30/3/2015) di Aula Nurcholish Madjid, Universitas Paramadina. Seminar ini terselenggara berkat kerjasama Universitas Paramadina dengan Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha (LSPEU) Indonesia dan Bank Indonesia.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara menilai kebijakan pemerintah ihwal menaikkan harga BBM baru-baru ini untuk menjaga sinergi moneter dan fiskal. Apalagi dolar AS terus menguat terhadap rupiah dan mata uang lainnya.

“Tak ada pilihan bagi pemerintah untuk tidak menaikkan BBM,” kata peraih Master of Applied Finance dari Macquarie University, Sydney, Australia ini.

Bagi Mirza, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM secara mengambang (floating) sangat tepat untuk kesehatan moneter di dalam negeri. Dengan begitu, lanjutnya, pembangunan infrastruktur seperti yang sudah direncanakan pemerintah takkan terganggu.

Mantan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini mengakui kebijakan menaikkan BBM ini tak hanya terjadi di Indonesia. Pemerintah Thailand dan Filipina juga menerapkan hal yang sama. Ia menilai, kebijakan itu terbukti menyehatkan perekonomian mereka.

“Yang perlu dilakukan Pemerintahan Jokowi-JK adalah mengedukasi masyarakat dan dunia usaha agar dapat memaklumi situasi ini,” imbuh pria yang telah lama berkarier di bidang finansial itu.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Ekonomi dan Politik, Arif Budimanta, menyatakan ada tiga ciri kebijakan Jokowinomics, sebagaimana janji Jokowi-JK saat Pemilu Presiden lalu. Pertama, membangun Indonesia dari pinggir.

Ciri kedua, meningkatkan sumber daya manusia. Dan ciri terakhir adalah meningkatkan nilai tambah dari basis sumber daya alam yang selama ini menjadi arus masuk modal atau devisa yang datang ke Indonesia.

Untuk yang pertama, kata Arif, salah satunya melalui rencana meminimalisir dampak inflasi. Baik inflasi itu karena kenaikan harga BBM atau lantaran hal lainnya. Dampak inflasi, lanjutnya, akan jauh lebih besar efeknya bagi daerah-daerah yang infrastrukturnya masih buruk dan jauh dari pusat-pusat pertumbuhan atau kota.

“Dalam kondisi normal saja di daerah-daerah tertinggal dan daerah terluar Indonesia harga barang cukup mahal. Biaya pengiriman ke daerah tersebut sangat tinggi. Apalagi bila terimbas inflasi,” terangnya.

Pengamat ekonomi politik senior Dawam Rahardjo menilai ada dua orientasi politik pembangunan Jokowi. Pertama, pertumbuhan ekonomi, dan kedua, kesejahteraan masyarakat. Kedua orientasi itu, lanjutnya, bisa dilacak saat Jokowi memimpin Kota Solo dan menjadi Gubernur DKI Jakarta.

“Kombinasi keduanya membentuk citra negara kesejahteraan (welfare state). Dan model negara  kesejahteraan ini berorientasi pada kebijakan fiskal,” terang Dawam.

Namun penulis buku Nalar Politik Ekonomi Indonesia ini mengakui, orientasi Jokowi pada kebijakan dan tujuan-tujuan moneter masih defisit. Sebagaimana tampak pada tindakan menaikkan harga BBM.

“Gebrakan politik pembangunan macam itu justru mengurangi tingkat kesejahteraan rakyat,” ulasnya.

Orientasi lain pembangunan ekonomi Jokowi, tambah Dawam, ialah kemandirian ekonomi. Namun orientasi terakhir ini menjadi dilema bagi Jokowi sendiri. Lemahnya sumber permodalan swasta domestik membuat Jokowi di sejumlah forum internasional terang-terangan mengundang modal asing untuk membantu pembangunan berbagai proyek infrastruktur berskala besar.

“Ini tentu akan memunculkan efek sebaliknya (reserve effect) terhadap program kemandirian ekonomi bangsa,” ulas penulis buku Esai-esai Ekonomi Politik ini.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof A. Chaniago menjabarkan empat prioritas pembangunan ekonomi pemerintahan saat ini. Pertama, pembangunan ekonomi yang meningkatkan kualitas hidup. Kedua, pembangunan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

Ketiga, pembangunan ekonomi yang berkualitas dan memberikan nilai tambah. Terakhir, pembangunan ekonomi yang memberi keseimbangan di segala sektor, kelas, dan waktu (jangka pendek dan panjang).

“Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi itu semua tentu membutuhkan waktu. Karena itu agak naïf bagi saya jika pemerintah dituntut mewujudkannya dalam waktu singkat,” jelas Andrinof.

Menurut Andrinof, dengan empat prioritas itu Presiden Jokowi lebih menekankan pembangunan industri-industri yang bersifat strategis, ketimbang industri ekstraktif.

“Di antaranya dengan perizinan satu pintu bagi industri dan menggenjot jumlah kedatangan wisatawan juga menjadi prioritas Presiden Jokowi,” pungkas dosen Universitas Indonesia itu. **[IA]

Comments

comments