Pusad=1

DEMOKRATISASI, Indonesia Masuki Fase Konsolidasi

 JAKARTA, KOMPAS – Saat ini demokratisasi di Indonesia sudah menginjak fase konsolidasi. Meski belum sampai pada tahap kematangan, demokratisasi di Indonesia sudah relatif baik.
 
“Transisi demokrasi di Indonesia dimulai saat runtuhnya Orde Baru. Sementara tahap konsolidasi dimulai ketika Indonesia berhasil melaksanakan Pemilu 2004”, kata Direktur Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina Ihsan Ali-Fauzi dalam diskusi bertajuk Democratization and Islam in Indonesia, Jumat (17/4), di Jakarta. Pembicara lain pada acara yang mendiskusikan dua ilmuwan politik, yaitu Mirjam Kunkler dan Alfred Stepan, ini adalah Syafiq Hasyim, Direktur Senior Internatioanal Center for Islam and Pluralism.
 
Ihsan menuturkan, lembaga pemantau demokrasi, seperti Polity IV dan Freedom House, menilai demokrasi Indonesia sejak 2006 sudah lebih baik daripada sejumlah negara, seperti India yang sudah lama menerapkan demokrasi.
 
Namun, Ihsan mengingatkan, tahapan konsolidasi belum tentu ke tahapan kematangan demokrasi. Bahkan, ada negara yang telah masuk ke tahapan konsolidasi demokrasi kembali ke era otoritarian.
 
Variabel
 
Sementara itu, Syafiq Hasyim menuturkan, ada tiga variabel untuk mengukur konsolidasi demokrasi di negara yang berpenduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia. Tiga variabel itu terdiri dari sikap, perilaku, dan konstitusi.
 
Dalam variabel sikap, menurut Syafiq, sikap organisasi Islam, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, memberikan sumbangan positif terhadap demokrasi Indonesia. Mereka pada umumnya berpendapat bahwa demokrasi merupakan gagasan universal.
 
Jika dilihat dari variabel perilaku, tambah Syafiq, demokrasi Indonesia relatif berhasil dalam mengatasi tindakan sejumlah kelompok yang bisa merusak tatanan demokrasi. Meski demikian, demokrasi Indonesia pada saat ini masih memiliki sejumlah tantangan, misalnya berupa ancaman terorisme dan gerakan separatis.
 
Lebih lanjut, Syafiq menjelaskan, terkait dengan variabel terakhir, yaitu konstitusi, Indonesia telah memiliki lembaga hukum tertinggi, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, untuk memperbaiki berbagai peraturan yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Menteri Dalam Negeri juga berwenang untuk meninjau pelbagai peraturan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi Indonesia.(BO3)
 
Sumber: Koran Kompas, Sabtu, 18 April 2014

Comments

comments