Ade = Citizenfour

Belajar dari Kasus Edward Snowden

Apakah negara dibenarkan menyadap percakapan antar-warga? Dan, sebaliknya, apakah warga dibenarkan membocorkan dokumen negara yang berstatus top secret?

 
Dua pertanyaan di atas mengemuka saat diskusi pasca pemutaran film dokumenter Citizenfour (2014) karya Laura Poitras pada Jumat (17/4). Acara ini terselenggara berkat kerjasama antara Forum Muda Paramadina dengan Kafe Pisa Mahakam dan LSI Community.
 
Ahli komunikasi Ade Armando, yang menjadi narasumber utama dalam diskusi tersebut, menyatakan penyadapan yang dilakukan negara terhadap warganya adalah hal yang tak bisa dihindarkan. Negara punya kepentingan untuk melakukannya demi tujuan tertentu yang alasannya bisa dibenarkan.
 
“Di AS, National Security Agency (NSA), misalnya, melakukan penyadapan demi alasan keamanan. Sementara di Indonesia, KPK melakukannya juga demi alasan pengungkapan kasus korupsi,” jelas dosen komunikasi UI tersebut.
 
Namun, sambung Ade, ada perbedaan yang cukup signifikan antara KPK dengan NSA dalam konteks penyadapan. KPK melakukan penyadapan jika seseorang dicurigai terlibat dalam praktik korupsi. Selanjutnya, jika seseorang tersebut telah dibebaskan dari tuduhan korupsi, maka proses penyadapan berhenti dengan sendirinya.
 
“Di NSA, penyadapan terus berlangsung kepada seseorang yang dicurigai berpotensi membahayakan keamanan negara, meski di kemudian hari tuduhan itu dibatalkan. Makanya tidak heran jika server-server milik NSA punya kapasitas yang sangat besar untuk menampung data penyadapan tersebut,” ungkap Ade.
 
Terkait pertanyaan yang kedua, pengurus Yayasan Wakaf Paramadina itu merujuk dua artikel dari Universal Declaration of Human Rights (1948), yaitu artikel 19 dan 29. Di artikel 19 disebutkan setiap orang memiliki kebebasan untuk mencari dan menyebarkan informasi yang ia dapatkan. Namun, dalam artikel 29, kebebasan tersebut dibatasi hanya untuk tujuan tertentu.
 
“… limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedom of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society,” begitu bunyi artikel 29.
 
Dengan landasan itu, lanjut Ade, seseorang bisa dibenarkan membocorkan dokumen negara, pun yang berstatus top secret. Dengan demikian, tindakan Edward Snowden yang membocorkan isi dokumen NSA bukanlah tindakan melawan hukum.
 
“Snowden adalah sedikit orang yang berani mengambil risiko untuk menyebarkan informasi yang penting bagi publik dan menyampaikannya kepada publik,” sanjung Ade.
 
Selain kasus Snowden, pemimpin redaksi Madina Online itu juga menyebut kasus serupa, yaitu kasus Pentagon Papers. Dokumen Pentagon Papers adalah naskah resmi tapi rahasia yang dibuat Departemen Pertahanan AS tentang keterlibatan militer dan politik AS di Vietnam (1945-1967).
 
Dokumen yang menunjukkan kebohongan Pemerintah AS secara sistematis kepada kongres dan masyarakat luas tentang Vietnam itu dibocorkan oleh Daniel Elsberg. Analis militer muda itu terganggu nuraninya setelah membaca naskah yang ia peroleh itu. Tanpa sungkan Elsberg membocorkan dokumen itu pada jurnalis dan dimuat pertama kali di New York Times pada 1971.
 
Menurut mantan anggota Komisi Penyiaran Indonesia periode 2004-2007 itu ada perbedaan perlakuan media massa terhadap dua dokumen yang dibocorkan itu. Dalam kasus Pentagon Papers, sambung Ade, isi dokumen itu ditampilkan secara utuh.
 
“Pada kesempatan pertama, New York Times memuat isi dokumen itu dari halaman pertama sampai halaman sekian. Lalu, pada kesempatan kedua dimuat dari halaman y sampai halaman x,” terang Ade.
 
Sementara, dalam kasus Snowden, media massa seperti The Guardian dan, belakangan, Washington Post tidak memuat secara utuh isi dokumen NSA yang dibocorkan itu. “Yang dilakukan dua media itu adalah mengutip pernyataan dan kesimpulan Snowden,” ucap Ade.
 
Ade menyayangkan polemik tentang kasus Snowden meredup di AS belakangan ini. Padahal, tambah Ade, kasus ini penting bagi diskusi lebih lanjut tentang isu keamanan, di satu sisi, dan isu kebebasan atau privasi, di sisi lain.
 
Dalam sesi tanya-jawab, CEO Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang hadir dalam diskusi itu melontarkan pernyataan yang menarik. Denny menyebut bahwa Snowden itu adalah Robin Hood di era digital.
 
“Jika Robin Hood mencuri harta penguasa dari hasil menjarah harta rakyat, maka Snowden mencuri informasi dari negara, dalam hal ini NSA, yang menjarah hasil percakapan antar-warga,” tutur Denny.
 
Seperti diketahui, Citizenfour adalah film tentang Edward Snowden yang didokumentasikan oleh Laura Poitras. Film dokumenter terbaik Oscar 2015 ini menggambarkan pertemuan Laura Poitras, Gleen Greenwald, dan Edward Snowden di sebuah hotel di Hong Kong.
 
Dalam pertemuan ini Snowden menyerahkan dokumen rahasia NSA yang melakukan pengawasan global (global surveillance). Dengan melakukan program pengawasan global ini, pemerintah dapat memantau segala aktivitas digital warganya.***

Comments

comments