Diskusi

Soft-Launching & Diskusi “Kebebasan Beragama di Jawa Barat: Mempelajari Indeks Demokrasi Indonesia”

Tahun lalu, sebuah lembaga pemeringkat demokrasi di dunia, Freedom House (2014), menurunkan peringkat Indonesia menjadi “bebas sebagian.” Selain diberlakukannya undang-undang organisasi kemasyarakatan yang dianggap membatasi kebebasan sipil, mereka menyoroti diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas keagamaan selama beberapa tahun terakhir sebagai alasan utama turunnya derajat demokrasi kita.

Pelanggaran kebebasan beragama, salah satu unsur kebebasan sipil, memang masih terus menjadi persoalan utama demokrasi di Indonesia. Namun di tengah sekian banyak laporan berbagai lembaga, pengukuran dan data yang reliabel mengenai kebebasan beragama lintas-daerah di Indonesia masih sangat minim. Hal ini mempersulit upaya untuk memahami dan melindungi kebebasan beragama.

Karena itu, banyak pihak menyambut baik ketika pemerintah mengeluarkan Indeks Demokrasi Indonesia yang, di antaranya, memuat indikator kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi. Indeks ini dikembangkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Pusat Statistik bersama United Nations Development Programme. Sejak dirintis pada 2007, Bappenas telah menerbitkan lima hasil indeks. Dari 2009 sampai 2013.

Selain cakupan datanya yang sangat luas, meliputi banyak dimensi untuk seluruh provinsi, indeks ini memiliki nilai lebih karena menjadi pegangan wajib para pengambil kebijakan di daerah. Namun indeks ini mendapat sejumlah catatan, terutama dari pegiat kebebasan beragama, yang menganggap hasilnya “terlalu optimis” jika dibandingkan dengan hasil pantauan mereka atau lembaga internasional seperti Freedom House di atas.

Sejak tahun 2007, Indonesia sudah memiliki Indeks Demokrasi Indonesia, di mana aspek kebebasan beragama sudah masuk di dalamnya. Studi ini dilakukan dengan membuat skor demokrasi di level provinsi. Apa yang menjadi gambaran nasional dalam studi ini merupakan akumulasi dari apa yang mereka saksikan di level provinsi. Dilihat dari urutan dan susunannya, studi ini lumayan lengkap.

Karena itu, kami akan mereplikasi studi ini di level kabupaten/kota. Penelitian ini menghasilkan sejumlah temuan mengenai pengukuran kebebasan beragama di Jawa Barat. Untuk itu, kami akan mengadakan peluncuran dan diskusi temuan-temuan riset tersebut dengan tema: “Kebebasan Beragama di Jawa Barat: Studi Indeks Demokrasi Indonesia.”

Waktu        : Rabu, 30 Maret 2016
Pukul         : 12.00-16.00 WIB (diawali makan siang)
Tempat      : The Wahid Institute, Jl. Taman Amir Hamzah, No 8, Jakarta Pusat.

Narasumber:

  • Irsyad Rafsadi (Peneliti Pusad Paramadina)
  • Abdul Malik Gismar (Panel Ahli Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).
  • Abdurrahman Mas’ud (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Agama Republik Indonesia).
  • Yuniyanti Chuzaifah (Komisioner Komnas Perempuan)

Diskusi ini diselenggarakan oleh Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina, Jakarta. Kegiatan ini terselenggara atas dukungan dari European Union (EU) dan bekerjasama dengan HIVOS Rosea, The Wahid Institute (WI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, dan Fahmina Institue.

Narahubung:

Ayu Mellisa ([email protected])

Ali Nur Sahid ([email protected])

 

Comments

comments